medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Petisi Walhi: Tolak Izin Penambangan Pasir

Published in Nasional
Rabu, 08 April 2015 22:00

Medialingkungan.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur mengeluarkan petisi “Tolak Ijin Penambangan Pasir Laut oleh PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) di Kawasan Pesisir Banyuwangi”. Petisi itu ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo, serta Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, seperti dilansir dari Mongabay.co.id, Rabu (08/04).

Rere Christanto dari Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Jatim mengatakan, “petisi ini dibuat untuk meminta gubernur tidak mengeluarkan ijin pertambangan yang diajukan PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI), yang akan menambang pasir di 3 kecamatan di Banyuwangi, yakni Srono, Rogojampi dan Kabat”.

PT. TWBI berencana melakukan reklamasi Teluk Benoa dengan menimbun pesisir laut seluas 700 hektar, dengan pasir yang diambil dari wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun usaha pengerukan itu telah ditolak oleh pemerintah daerah dan masyarakat di NTB. 

Gubernur NTB, M. Zainul Majdi menegaskan bahwa pengerukan pasir akan merusak ekosistem lingkungan di wilayahnya. Menurutnya, kerusakan lingkungan yang disebabkan aktivitas tersebut sangat merugikan.

Menurut data BPS tahun 2014, terdapat 12.714 jiwa yang berprofesi sebagai nelayan di Muncar. Di wilayah Srono, Rogojampi dan Kabat sendiri, setidaknya ada 1.488 warga yang bekerja di sektor perikanan. “Bagi Banyuwangi sendiri penambangan pasir itu pasti akan merusak seluruh ekosistem pantai dan laut yang ada disana. Jadi masyarakat disana sudah menganggap kalau reklamasi berjalan maka ada banyak hak-hak masyarakat terutama yang di pesisir yang akan hilang. Kalau pasir dibawa ke Benoa, maka itu juga akan menghancurkan struktur ekologi yang ada di Benoa,” terang Rere. 

“Itu belum termasuk tenaga kerja pada 309 Unit Pengolahan Ikan yang tumbuh di wilayah itu. Di Pelabuhan Muncar terdapat 27 industri penepungan ikan, 13 industri pengalengan ikan, dan 27 unit pembekuan ikan,” tambah Rere.

Walhi Jawa Timur akan melakukan gugatan, bila Gubernur Jatim tidak menghiraukan petisi yang dibuat para aktivis lingkungan ini, dengan tetap mengeluarkan ijin penambangan pasir laut di Banyuwangi. Selain mengajukan gugatan, Walhi bersama jaringannya juga akan melakukan aksi untuk menekan pemerintah menolak pemberian ijin penambangan untuk PT. TWBI.

“Kita akan gugat kalau ijin jadi diberikan, kita juga akan terus melakukan aksi penolakan,” imbuh Rere.

Ancaman bencana ekologis akibat aktivitas pertambangan di Jatim menjadi kekhawatiran sendiri bagi Walhi, karena ijin yang diajukan perusahaan pertambangan sudah banyak yang masuk ke pemerintah daerah untuk diproses. Masyarakat diajak untuk menyadari bahwa pembiaran maupun persetujuan aktivitas pertambangan akan membawa dampak yang buruk serta kerugian di pihak masyarakat. (Iswanto)

Keluarkan SP3 Kasus Tambang Ilegal Di Bogor, Walhi Praperadilankan Polda Jabar

Published in Nasional
Rabu, 18 Maret 2015 14:04

Medialingkungan.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat (Jabar) telah mengajukan praperadilan menuntut Kepolisian Daerah (Polda) Jabar ke Pengadilan Negeri  Bandung pada (13/03).

Langkah ini dilakukan Walhi Jabar lantaran Polda Jabar mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus penambangan ilegal di kawasan hutan lindung di Bogor yang diajukan Walhi Jabar pada tahun 2013.

Kuasa hukum Walhi, Lasma, dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Senin (16/03), mengungkapkan penghentian kasus tersebut sangat ganjal karena pelaporan walhi ke Polda Jabar tahun 2013 silam dilengkapi dengan alat bukti yang sah.

"Proses penyidikan sempat berjalan. Bahkan Polda sempat melakukan investigasi bersama Walhi. Tapi, pada Maret 2015, polisi mengeluarkan SP3," ucapnya dikutip dari Tempo.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Dadan Ramdan menuturkan Pengadilan Negeri Bandung siap melakukan persidangan dengan tuntutan Polda Jabar tidak sah mengeluarkan SP3 kasus tambang, dan meminta Polda Jabar melanjutkan penyidikan kasus pertambangan.

"Berkenaan dengan hal tersebut, LBH Bandung bersama Walhi menyatakan sikap yang tegas kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk dapat mengusut kasus tindak pidana tersebut hingga beres," lanjutnya.

Polda pun dikabarkan sempat melakukan penyidikan terhadap 12 perusahaan yang diduga tidak memiliki izin menambang pada beberapa kawasan hutan lindung di Bogor. Namun, pada 20 Maret 2015, Polda Jabar menghentikan kasus ini dan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. (Irlan)

KLHK Secepatnya akan Audit PT Freeport Indonesia

Published in Nasional
Rabu, 11 Februari 2015 18:13

Medialingkungan.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia akan segera melakukan audit lingkungan terhadap PT. Freeport Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri KLHK, Siti Nurbaya Bakar, dirilis oleh mongabay.co.id.

Siti Nurbaya mengungkapkan sebentar lagi pihaknya akan bertemu dengan pihak PT. Freeport untuk membicarakan hal tersebut. “Surat sudah masuk. Akan kita atur waktunya kapan. Audit lingkungan akan secepatnya dilaksanakan,” ucapnya.

Dia menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah pihaknya melakukan rapat kerja bersama Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu. Dia mengatakan dalam rapat tersebut, DPR meminta KLHK melakukan audit terhadap PT Freeport Indonesia. “Prosesnya harus diawasi langsung auditor independen dan Kementerian LHK,” ujarnya.

Wanita kelahiran Jakarta ini juga mengakui masih lemahnya Pemerintah dalam pengawasan lingkungan terhadap perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.

“Kita pernah audit lingkungan Freeport tahun 1990. Setelah itu tidak lagi memakai istilah audit lingkungan tetapi pengawasan tahunan. Pemeriksaan ke lapangan terus dilakukan. Tahun 2011 pengawasannya terhenti,”katanya.

Lebih lanjut, dia menuturkan berhentinya pengawasan tersebut dikarenakan faktor keamanan. Menurutnya, kondisi yang tidak aman itu membuat orang-orang Kementerian pada saat itu tidak ada lagi yang berani untuk melakukan audit langsung. (Ir)

Energi Terbarukan Berada di Tangan Pemerintahan Jokowi

Published in Nasional
Sabtu, 07 Februari 2015 17:51

Medialingkungan.com – Indonesia mengalami penurunan produksi batubara di tahun 2014. Produksi rata-ratanya sekitar 14% dalam rentang tahun tersebut. Menurun 8% atau sekitar 39 juta ton dibandingkan produksi pada tahun 2013. Hal ini dikarekanakan ada perusahaan tambang (terbesar ketiga) di Indonesia yang melakukan pemberhentian.

Pengurangan batubara bukan hanya Indonesia yang mengalami, tetapi Amerika Serikat (AS) dan China juga telah mengurangi produksi batubara, dikarenakan kualitas lingkungan hidup yang semakin buruk. China sudah mulai mengurangi impor batubara sejak tahun 2014 yang lalu.

Sepuluh dari 34 provinsi China membuat komitmen akan mengurangi penggunaan batubara pada tahun 2017 mendatang, dan melarang pembangunan PLTU batubara di kawasan ekonomi penting antara lain, Beijing, Shanghai, dan Guangzhou, seperti dilansir dari Greenpeace.

Selain itu, WHO melaporkan telah terjadi tujuh juta kematian tiap tahun karena pencemaran udara. Umumnya di negara berkembang.

Daerah tambang batubara Indonesia seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Bengkulu telah melaporkan tingginya penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA).

“Pencemaran udara berlebih sering sebagai hasil sampingan kebijakan tak berkelanjutan, termasuk sektor energi. Dalam sebagian besar kasus, strategi lebih sehat akan lebih ekonomis dalam waktu jangka  panjang karena berkurangnya ongkos kesehatan dan tercapainya perbaikan iklim, ujar Kordinator Kesehatan Publik, Lingkungan dan Faktor Sosial Kesehatan WHO, Dr. Carlos Dora.

Sedangkan Peneliti Dewan Nasional Perubahan Iklim mengungkapkan bahwa Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor energi di Indonesia mengalami pertumbuhan terbesar, akan melebihi emisi sektor kehutanan pada tahun 2030 mendatang.

Momentum Penurunan Penggunaan Batubara

Dalam momen penurunan batubara saat ini sebaiknya dipakai Pemerintahan Jokowi mengurangi produksi batubara demi perbaikan lingkungan hidup dan kesehatan warga di sekitar tambang dan pembangkit listrik batubara. Kendati 85% batubara di Indonesia saat ini hasil ekspor, namun peningkatan batubara untuk kebutuhan dalam negeri pada situasi global saat ini bukanlah suatu kebijakan yang progresif.

Program pembangkit listrik 35.000 MW dipatok pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, dimana 65% berasal dari pembangkit listrik batubara memperlambat Indonesia menuju pengembangan energi terbarukan. Untuk mencapai target tersebut, PLN perlu dana sebesar Rp545 trilyun selama empat tahun ke depan. Pada tahun ini pemerintah masih mensubsidi PLN sebesar 68,6 trilyun rupiah.

Sangat ironis bila pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan pemerintahan Jokowi lalu dialihkan untuk pembangunan pembangkit dan infrastruktur batubara, seperti  pembangunan rel kereta api batubara di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.

Kebutuhan tambahan 200 juta ton batubara setiap tahunnya membuat Indonesia kian tertinggal dibanding negara ASEAN lainnya, seperti Filipina, pada tahun 2012 yang telah menghasilkan sekitar 41% penggunaan sumber energinya dari energi terbarukan. (PK)

Ratusan Tambang di Kalimantan Beroperasi di Kawasan Terlarang

Published in Nasional
Sabtu, 29 November 2014 11:43

Medialingkungan.com – Kawasan konservasi dan hutan lindung yang notabenenya sebagai kawasan yang terlarang untuk aktivitas tambang, justru terjadi sebaliknya di Kalimantan. Ratusan perusahaan tambang didapati beroperasi di dalam kawasan konservasi atau hutan lindung. Pemerintah daerahpun didesak mencabut izin perusahaan tambang bermasalah itu.

“Temuan ini bisa ditindak lanjuti pemerintah di daerah. Tidak bisa melakukan penambangan di kawasan konservasi. Seharusnya pemerintah daerah bisa mencabut (izin),” kata Dirjen Minerba ESDM R Sakhyur, Kamis (27/11).

Sejumlah LSM di bidang lingkungan yang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) dalam Kordinasi dan Supervisi Bidang Mineral Batubara dan Direktorat Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengungkap temuan pelanggaran pada tata kelola izin tambang di Kalimantan.

Koordinasi ini merupakan upaya pemerintah memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di daerah. Kegiatan tersebut digelar di 12 provinsi sejak awal 2014. Kegiatan itu bertujuan memastikan komitmen kepala daerah untuk menertibkan dan menata kelola izin mineral dan batubara di daerahnya.

Dalam selebaran bertajuk "Borneo Menggugat", lembaga-lembaga itu mencatat sekitar 124 pemegang izin tambang yang beroperasi di kawasan konservasi Kalimantan. Selain itu, dari koordinasi ini, didapati pula 13 pemegang izin non-kehutanan yang ternyata beraktivitas di kawasan hutan lindung Kalimantan Barat. “Pemerintah daerah bisa menindaklanjuti  temuan ini,” tegas Sakhyur.

Sejak reformasi 1998, pertambangan batu bara menjadi tidak terkontrol terutama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, termasuk juga di Kalimantan Tengah.

Salah satu temuan pelanggaran usaha tambang ini ada di kawasan konservasi Hutan Taman Bukit Soeharto (Tahura). Tercatat lebih 40 pemegang izin tambang beraktivitas di dalam kawasan Tahura. Sementara itu, di Kalimantan Tengah terdapat 19 pemegang izin dan di Kalimantan Selatan sekitar 30 pemegang izin.

Kawasan konservasi sejatinya tertutup untuk kegiatan yang bukan kehutanan. Aktivitas seperti pertambangan di kawasan konservasi melanggar Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.

Pemerintah sebelumnya telah menerapkan status clean and clear dalam pelaksanaan tata kelola perizinan tambang di Indonesia. Namun, ditemukan sekiitar 44 persen izin usaha pertambahan (IUP) dan kuasa pertambangan (KP) di Kalimantan yang bermasalah secara administrasi.

Banyak kelompok masyarakat telah menuntut pencabutan izin bermasalah tersebut. Soal jaminan reklamasi dan pasca-tambang juga fantastis. Sekitar 99 persen IUP dan KP di Kaltim dan Kalbar belum memiliki jaminan reklamasi. (AH)

Kemensdm Optimalkan Batu Bara Demi Tingkatkan Rasio Elektrifikasi

Published in Nasional
Kamis, 13 November 2014 23:22

Medialingkungan.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengoptimalkan potensi batu bara Indonesia dalam rangka mewujudkan rencana pemerintah untuk meningkatkan rasio sambungan listrik (elektrifikasi) hingga 99 persen dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

“Rasio elektrifikasi nasional saat ini mencapai 82 persen. Untuk mencapai target 99 persen tersebut maka setiap tahunnya harus ada peningkatkan rasio elektrifikasi minimal tiga persen,” menurut, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman, di Jakarta, Kamis (13/11).

Dia menambahkan, melihat potensi batubara Negara Indonesia yang sangat besar dapat dimaksimalkan untuk mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya.

Tidak hanya itu, pasokan batubara yang melimpah sebaiknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Diperkirakan hingga 10 tahun ke depan – batubara akan tetap menjadi pemasok utama bahan bakar pembangkit di Asia Tenggara.

Jarman menuturkan, pemanfaatan batu bara sebagai pembangkit listrik harus memperhatikan beberapa faktor, yakni keamanan pasokan, keekonomian, dan lingkungan. Isu lingkungan terkait emisi kerap menjadi sorotan dalam pemanfaatan batu bara tersebut – namun hal itu diperlukan teknologi yang mumpuni untuk mengurangi emisi dari pemanfaatan batu bara tersebut.

Jenderal Ketenagaanlistrikan itu mengungkapkan target elektrifikasi 99 persen yang harus didukung dengan pemangkasan proses perizinan dalam pembangunan pembangkit listrik. Dikarenakan, dalam kurung waktu terakhir ini – pembuatan perizinan itu menjadi kendala untuk menjalankan atau menggerakkan proyek pembangkit listrik dalam mencapai target hingga 99 persen. (AH)

Tambang di Gowa Rusak Lingkungan

Published in Nasional
Kamis, 18 September 2014 10:29

Medialingkungan.com - Keberadaan tambang galian C di Kecamatan  Parangloe disoroti secara serius oleh Ichsan Yasin Limpo, Bupati Gowa, Sulawesi Selatan.

Menurutnya, kegiatan pertambangan tersebut telah merusak lingkungan dan jalan di kecamatan tersebut. Ichsan kemudian mengajak masyarakat ikut serta mengawasi aktivitas tambang di Parangloe.

Ia menyebutkan bahwa dibanding retribusi yang diperoleh Pemkab Gowa dari usaha pertambangan yang  hanya Rp1,4 miliar, perbaikan jalan – terutama pemulikhan lingkungan hidup biayanya jauh lebih besar.

Ia memperkirakan besar dana yang harus dikeluarkan melakukan perbaikan jalan dan lingkungan yang mencapai Rp40 miliar.

” Ini menjadi tidak rasional. Uang yang kita keluarkan sangat besar, sementara retribusinya kecil,”  ujarnya  di hadapan masyarakat Bobtomarannu, Pattallassang, Parangloe dan Manuju yang menghadiri kunjungan kerja bupati yang dipusatkan di Parangloe, Rabu (17/09).

Dia juga memberi dukungan  masyarakat dan mahasiswa yang melakukan penutupan jalan bila dilewati truk pengangkut tambang ilegal.

"Kalau ada yang tutup jalan yang dilewati truk pengangkut tambang ilegal , mari kita dukung bersama,” ungkapnya.

Jika menelisik dari segi aturan, maka kegiatan pertambangan harus sesuai dengan kaidah lingkungan hidup. Reklamasi tambang bekas kegiatan pertambangan wajib dipenuhi oleh pihak korporasi. Jika tidak, maka izin tambang bisa diajukan untuk dicabut hak kelolanya.

Industri ekstraktif ini dengan mudah melabrak dan mengakali berbagai aturan yang bertentangan dengan kepentingannya, termasuk Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH). (MFA)

 

 

Halaman 2 dari 2

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini